Buku Resensi

Dokumentasi Sejarah dan yang Direntankan

July 16, 2019

Oleh Rachman Habib

Kumpulan cerpen Faisal Oddang ini bisa dibaca sebagai dokumentasi sejarah—tapi kalau penyebutan ini berat dan bermasalah, lewati saja. Di dalamnya terentang sejarah Sulawesi Selatan. Terutama periode pasca revolusi kemerdekaan sampai 1965.

Di antara topik pentingnya adalah pemberontakan Negara Islam Indonesia, Permesta, dan pemberontakan komunis. Kehadiran karyanya mengisi ruang kosong khazanah sastra Indonesia yang kerap berpusat di Jawa jika menyangkut topik-topik tersebut.

Selain itu, topik tersebut jarang diangkat oleh penulis Sulawesi Selatan lainnya, di mana kebanyakan berfokus pada kearifan lokal. Bukannya Fai juga tidak menulis kearifan lokal. Dalam buku ini terdapat beberapa, misalnya Di Tubuh Tarra, Dalam Rahim Pohon (cerpen terbaik Kompas 2014), Sebelum Berangkat Ke Surga, dan Yang Terbaring Di Rumah Arung, Pagi Itu.

Rentang sejarah dalam karya ini menunjuk pada Indonesia saat dalam keadaan darurat. Kata Agamben, negara dalam kondisi darurat bisa menunda hukum. Agamben menyebut status negara tersebut sebagai “kondisi pengecualian” (state of exception). Negara selalu dapat menetapkan hukum dan bediri di luarnya atas nama kedaruratan, seperti demi stabilitas nasional. Dalam kondisi ini negara memiliki kekuasaan “luar biasa” untuk mengeluarkan warganya menjadi berstatus bukan warga, sehingga mereka bersifat—meminjam istilah Arendt—stateless person. Dengan begitu warga tersebut bisa dengan mudah dikucilkan, dibunuh, dan hak-hak dasarnya sebagai warga dirampas (Robet dan Tobi 2014: 168).

Warga yang dieksklusi ini disebut sebagai Homo Sacer. Subjek yang tidak diakui, boleh dibunuh dan yang membunuhnya tidak mendapat hukuman. Negara modern, tidak pernah absen dalam memproduksi Homo Sacer. Indonesia pun begitu. Dalam buku ini, Anda dapat menjumpai para Homo Sacer.

Pada cerpen Jangan Tanya Tentang Mereka yang Memotong Lidahku Anda akan menjumpai kisah para Bissu yang dibersihkan pada 1965 dalam operasi militer. Pendeta transgender dalam tradisi pra-Islam di Bugis ini dituduh mengkhianati Tuhan serta dianggap bagian dari kaum merah (sebutan untuk komunis). Para Bissu diburu dan dibunuhi dengan cara-cara keji. Satu di antaranya ada yang diikat dan ditenggelamkan di danau, juga ada yang dipotong lidahnya dan dijadikan tahanan politik.

Konon, sekarang jumlah Bissu tinggal sedikit. Berkurangnya Bissu disebabkan pembersihan pada 1965, juga pada pemberontakanNegara Islam Indonesia (DI/TII) tahun 1953.

Kasus yang sama terjadi pada penganut kepercayaan Tolotang dalam cerpen Orang-Orang dari Selatan Harus Mati Malam Itu. Orang-orang Tolotang yang menyembah Dewata Sewwae ini oleh tentara dipaksa meninggalkan kepercayaan mereka untuk menganut agama resmi dan mencantumkannya di KTP. Seorang tentara mengancam pada pimpinan orang Tolotang : ”Uwak harus memilih, atau hak sebagai warga negara tidak kalian dapatkan, bisa saja diusir, bisa saja ada yang bertindak di luar kendali. Uwak sudah tahu sendiri, bukan, apa yang akan terjadi?” (Hal—25).

Mereka akhirnya memang menerima perubahan agama di KTP meski harus menerabas dilema menyakitkan. Andai mereka menolak, barangkali terjadilah apa yang diancamkan tentara itu kepada mereka: hak sebagai warga negara tidak didapatkan.

Perlakuan serupa, yang mengancam hak mendasar sebagai manusia sekaligus warga negara, juga menimpa mantan gerilyawan kemerdekaan atau komunitas muslim sipil lantaran dicurigai terlibat dalam pemberontakan DI/TII. Di bawah keadaan darurat operasi menundukkan pemberontakan, warga sipil kerap berada di posisi rawan. Karena sewaktu-waktu, dan memang begitu adanya, mereka juga menjadi sasaran hanya disebabkan kecurigaan tak berdasar.

Cerita tentang mereka yang rawan tersebut dapat Anda jumpai dalam cerpen Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon?, Peluru Siapa Yang Kami Temukan Ini?, Di Sana, Lima Puluh Tahun Yang Lalu, dan Siapa Suruh Sekolah Di Hari Minggu?.

Tidak hanya menjadi objek kekerasan negara, tetapi juga objek kekerasan sesama warga ketika kekerasan terpolarisasi secara horizontal. Jadi bisalah dikatakan bahwa dalam kondisi kedaruratan negara memproduksi subjek-subjek rentan. Di mana tidak ada kepastian keamanan dan perlindungan terhadap hak-haknya terhindar dari kekerasan.

Dan selanjutnya, belajar dari sejarah, kita lihat bahwa tak satu pun dari pelaku pembunuhan atau pelanggaran hak asasi manusia memeroleh hukuman. Alih-alih, pelakunya justru melenggang bebas. Persis di titik begini Agamben menjelaskan bahwa “kondisi kedaruratan” (state of exception) menyediakan kondisi alamiah atas adanya kekebalan hukum terhadap pelaku kekerasan. Termasuk ketika pelakunya adalah negara sendiri (Robet dan Tobi 2014: 175).

Gaya Bercerita

Lain daripada itu ada sedikit catatan. Sebagai dokumentasi sejarah, buku ini memang terbilang berhasil. Sementara perihal gaya bercerita lain soal. Gaya bercerita keseluruhan cerpen di buku ini nyaris seragam. Barangkali sebab dua pokok. Pertama, Fai kerap mempekerjakan kisah cinta untuk membangun tangga dramatik atau untuk memberi kejutan. Pola yang diulang di beberapa cerpen membuatnya kehilangan daya gigit. Kedua, hampir di semua cerpen tidak muncul karakter yang hidup kecuali digerakkan oleh suara pencerita. Bila pun ada, karakter tersebut kalah ketimbang narasi liris kalimat-kalimat pengarang.

Namun, apa pun catatannya, buku ini menunjukkan bahwa Fai telah berupaya melihat dan menghadirkan narasi sejarah—mengutip esainya, “dengan cara berpikir sebaliknya. Dengan lugu, dengan kembali dan meminjam cara pikir kanak-kanak.”[]


Rachman Habib, mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, dan aktif di Teater ESKA Yogyakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *